Cite This        Tampung        Export Record
Judul Pemerintahan Daerah di Indonesia
Pengarang Kansil, C.S.T
Penerbitan Jakarta : Sinar Grafika, 2001
Deskripsi Fisik xii + 410 halaman ;21 cm
ISBN 979-8767-90-x
Subjek Administrasi Pemerintahan
Abstrak Era reformasi menginginkan perubahan di segala bidang dalam kebijakan pemerintahan di negara indonesia. Hasrat perubahan data dari berbagai kalangan masyarakat yang menuntut adanya keseimb angan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk memenuhi salah satu tuntutan masyarakattersebut, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang penuh kepada Pemerintahan Daerah untuk mengurus sendiri kepentin gan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakatnya sesuai dengangeraturan perundang-undangan yang berlaku (Daerah Otonom)., S ehubung an dengan itu, dibutuhkan seper anglcat peraturan perundang-undangan yang dinamakan Peraturan Pemerintah di Daerah di Indonesia. Peraturan tersebut mengatur pokok-pokok pengertian Pemerintahan Pusat danDaerah, administrasi pemerintahan di daerah, administrasi pemerintahandi desa dan kelurahan, kewe rLangan pemerin tah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom , dan perrmbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dilengkapi pula dengan peratvran-peraturan pemerintahan di daerah sebelum keme
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
031268 352 KAN p Dapat dipinjam PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling Tersedia
pesan
031269 352 KAN p Dapat dipinjam DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum Tersedia
pesan
031271 352 KAN p Dapat dipinjam PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling Tersedia
pesan
031267 352 KAN p Dapat dipinjam DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum Tidak Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000002418
005 20230221033717
008 230221################g##########0#ind##
020 # # $a 979-8767-90-x
035 # # $a 0010-0621002018
082 # # $a 352
084 # # $a 352 KAN p
100 1 # $a Kansil, C.S.T
245 1 # $a Pemerintahan Daerah di Indonesia
260 # # $a Jakarta :$b Sinar Grafika,$c 2001
300 # # $a xii + 410 halaman ; $c 21 cm
520 # # $a Era reformasi menginginkan perubahan di segala bidang dalam kebijakan pemerintahan di negara indonesia. Hasrat perubahan data dari berbagai kalangan masyarakat yang menuntut adanya keseimb angan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk memenuhi salah satu tuntutan masyarakattersebut, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang penuh kepada Pemerintahan Daerah untuk mengurus sendiri kepentin gan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakatnya sesuai dengangeraturan perundang-undangan yang berlaku (Daerah Otonom)., S ehubung an dengan itu, dibutuhkan seper anglcat peraturan perundang-undangan yang dinamakan Peraturan Pemerintah di Daerah di Indonesia. Peraturan tersebut mengatur pokok-pokok pengertian Pemerintahan Pusat danDaerah, administrasi pemerintahan di daerah, administrasi pemerintahandi desa dan kelurahan, kewe rLangan pemerin tah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom , dan perrmbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dilengkapi pula dengan peratvran-peraturan pemerintahan di daerah sebelum kemerdekaan (Hindia Belanda) dan peratur an-peraturan pemerintahan daerah lainnya. Bagparumahasiswa hukum, masyarakat umum, serta pihak- pihak yang langsung berhubungan dengan pemerintahan di daerah dan daerah otonomi, buku ini sangatbergana sebagaibahan referensi untuk materi perkuliahan dan penambahan wawasan hukum sangat relevan.
650 # 4 $a Administrasi Pemerintahan
990 # # $a 031267
990 # # $a 031268
990 # # $a 031269
990 # # $a 031271
Content Unduh katalog