01817     2200337   4500001002100000005001500021008004100036020002200077035002000099082001000119084001600129110001400145245004400159260004800203300002300251520105100274650001201325990001101337990001101348990001101359990001101370990001101381990001101392990001101403990001101414990001101425990001101436990001101447990001101458990001001469INLIS00000000000302520220224092349220224                g          0 ind    a978-979-1020-22-0  a0010-0621002625  aR.364  aR.364 IND t  aIndonesia1 aTindak/ Kebijakan Yang dianggap Korupsi  aJakarta :bPusat Info Data Indonesia,c2007  a176 hlm. ;c21 cm.  aTINDAKAN / KEBIJAKAN YANG DIANGGAP KORUPSI.Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa kebiasaan koruptif yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana Korupsi. Pemberian hadiah/gratifikasi kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke KPK dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana Korupsi. Untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan Korupsi, dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas mengenai bentuk/jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai Korupsi. Kami mencoba menerbitkan sebuah buku yang mudah-mudahan dapat ikut membantu program pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi, beijudul TINDAKAN / KEBIJAKAN YANG DIANUGAP KORUPSI. Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat menjadi pegangan para pejabat di pusat dan daerah agar mengetahui mana perbuatan atau tindakan/kebijakan yang Korupsi dan yang tidak korupsi. Kritik dan saran sangat kami harapkan. 4aKorupsi  a031127  a031128  a031129  a031130  a031131  a031132  a031133  a031134  a031135  a031136  a031137  a031138  a08303