02009     2200193   4500001002100000005001500021008004100036035002000077082001000097084001600107110001400123245009300137260003400230300002500264520146900289650003501758990001101793990001101804INLIS00000000000102420220412095234220412                           0        a0010-0621000624  aR.352  aR.352 IND p  aIndonesia1 aPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  aBandung :bFokus Media,c2007  a851 hlm. ;c25,5 cm.  aPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ini merupakan Peraturan Pelaksanaan 4ari Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, azas umum clan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan clan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah dan pengelolaan keuangan BLUD. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga c. penerimaan daerah d. pengeluaran daerah e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah dan f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.Semoga bermanfaat!!! of 4aAdministrasi Pemerintah Daerah  a030937  a035676